resume konflik kebijakan adat dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan

Chapter 2 menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Kasepuhan dengan kebijakan konservasi pemerintah atau negara.

Pada sisi pemerintah,telah membuat kebijakan tentang pengelolaan tanah/hutan dengan baik agar tidak merusak keindahan serta fungsi hutan sebagai paru paru dunia dengan berbagai kebijakan. Sementara pihak Kasepuhan mempunyai caranya sendiri dengan berbekal pengetahuan tentang alam dan cara menjaganya yang didapat dari para leluhur,mereka mencoba menerapkannya,seperti contoh menerapkan peraturan bahwa mengambil sumber daya di hutan hanya seperlunya saja dan tidak dikomersilkan di lingkungan selain Kasepuhan dan selalu mengadakan upacara sebelum menanam,atau saat memanen hasil tani mereka seperti upacara seren taun sebagai cara mereka dalam menghormati keberadaan alam(hutan).

Namun,karena kurang adanya rasa saling menghargai antara kedua belah pihak membuat hal ini kurang tersinergi dengan baik. Menurut saya pribadi,pemerintah kurang mendalami kebiasaan dari Kasepuhan sendiri sehingga kebijakan yang diambil pun tak sesuai dengan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka,hal itu pula yang membuat kebijakan yang dibuat pemerintah,walaupun tujuannya baik,namun seperti tidak dipedulikan oleh pihak Kasepuhan karena ada beberapa hal yang bertentangan dengan budaya Kasepuhannya. Terjadinya penebangan dan perburuan liar diakibatkan,lagi lagi,kurang tanggapnya kedua belah pihak untuk sama-sama melindungi Gunung Halimun. Seperti contohnya,penebangan liar oleh perusahaan asing.

Adanya konflik kebijakan konservasi hutan di Indonesia terlihat selaras dengan apa yang terjadi di Filipina dan di Vietnam. Di Filipina,tanah dianggap sebagai milik individual sehingga mereka merasa bebas melakukan apapun terhadap hutan,selain itu,karena adanya kebebasan itu,maka peran pemerintah semakin sulit dalam mengatasi atau membatasi pengeksploitasian itu. Vietnam  juga mengalami konflik dengan pemerintah dalam sisi kebijakan atas hutan. Kaum lokal menganggap hutan adalah sumber kehidupan mereka,oleh sebab itu,tidak ada larangan dalam melakukan penebangan liar atau eksploitasi sekalipun. Akses yang sulit membuat pemerintah harus bekerja keras agar dapat mensosialisasikan kebijakannya atas lahan hutan. Namun,cara hidup suku  Dao (suku asli Vietnam) yang berpindah pindah membuat kebijakan pemerintah tak berjalan semestinya. Mereka melakukan sistem ladang berpindah sehingga membuat lahan banyak yang hanya dipakai sekali. Adapun kebijakan pemerintah adalah memberi tiap keluarga lahan untuk ditanami. Persamaan lainnya dari kegagalan kebijakan pemerintah adalah karena tidak ada penengah antara pemerintah dan warga lokal agar akhirnya dapat sama-sama sepakat untuk menjaga hutan dengan menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan ini juga berakibat pada sektor ekonomi,politik,sosial,dan budaya

Perbedaannya,Kasepuhan terlihat tidak terlalu mengeksploitasi hutan,malah terkesan mengelola hutan dengan baik karena sangat menghormati hutan dengan adanya upacara upaca penghormatan terhadap kekayaan alam seperti upacara seren taun. Namun,di Filipina kepemilikan tanah berdasarkan siapa yang lebih cepat menggunakan lahan tersebut yang membuat warga berlomba-lomba membuat lahan seluas-luasnya. Sedangkan di Vietnam sendiri,sistem pemberian lahan kepada tiap keluarga tanpa melakukan sosialisasi tentang penggunaan efektivitas lahan malah membuat kebijakan pemerintah terkesan gagal dan tak berguna. Karena lahan bagi mereka adalah hak prerogratif individu lokal dan membuat mereka terus terdorong untuk melakukan eksploitasi untuk mempertahankan hidup mereka dalam jangka pendek.